Pendaftaran Tanah

Menurut PP Nomor 24 Tahun 1997 pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus dan teratur, meliputi : pengumpulan, pengolahan pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah termasuk pemberian surat-surat tanda bukti haknya yang disebut sertifikat.

Dasar Hukum pelaksanaan pendaftaran tanah :

1.      Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria.

2.      PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

3.      Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997.

4.      Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

5.      Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Satuan Rumah Susun.

Asas pendaftaran tanah :

1.      Asas sederhana

Agar ketentuan-ketentuan pokoknya, maupun prosedurnya dengan mudah dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama pada pemegang hak atas tanah.

2.      Asas aman

Untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat, sehingga hasilnya dapat memberi jaminan kepastian hukum, sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah.

3.      Asas terjangkau

Memperhatikan kemampuan pihak-pihak yang berkepentingan yaitu keterjangkauan pihak yang memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah.

4.      Asas mutakhir

Menentukan data pendaftaran tanah secara terus-menerus dan berkesinambungan sehingga data yang tersimpan di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan.

5.      Asas terbuka

Agar publik dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar di setiap saat, jadi merupakan pelaksanaan dari fungsi informasi.

Tujuan pendaftaran Tanah :

1.    Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu tanah yang terdaftar agar dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.

2.   Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang yang sudah terdaftar.

3.      Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi 2 kegiatan :

1.      Pendaftaran tanah untuk pertama kali

-        Pengumpulan dan pengolahan data fisik.

-        Pembuktian hak dan pembukuannya.

-        Penerbitan sertipikat.

-        Penyajian data fisik dan yuridis.

-        Penyimpanan daftar umum dan dokumen.

2.      Pemeliharaan data pendaftaran tanah, meliputi pembukuan peralihan hak, pembebanan hak, serta pendaftaran perubahan lainnya. Berkaitan dengan pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah dapat terjadi, karena :

-        Perpanjangan jangka waktu hak atas tanah.

-        Pemecahan atau penggabungan bidang tanah.

-        Peralihan karena jual beli.

-        Putusan pengadilan.

-        Perubahan nama.

-        Warisan.

Unsur-unsur yang harus terdapat pada pendaftaran tanah, diantaranya :

1.   Pendaftaran atau pembukuan bidang-bidang tanah yang terletak di suatu daerah atau Negara dalam daftar-daftar.

2.   Pengukuran bidang-bidang tanah, pemilik yang bidang tanahnya telah terdaftar akan mendapatkan Surat Tanda Bukti Hak sebagai alat pembuktian yang kuat.

Obyek dan Subyek pendaftaran tanah

1.      Obyek Pendaftaran Tanah, meliputi :

-     Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai.

-        Tanah hak pengelolaan.

-        Tanah wakaf.

-        Hak milik atas satuan rumah susun.

-        Hak tanggungan.

-        Tanah negara.

2.      Subyek Pendaftaran Tanah

-        Orang-orang swasta.

-        Badan-badan hukum.